Politik Uang Jelang Pilkada

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak kini mulai masuk tahap kampanye kandidat. Namun, praktik politik uang masih juga ditemui. Bahkan, masyarakat justru "memaklumi" praktik jual beli suara tersebut. Founding Fathers House (FFH) mengambil sampel di Lamongan dan
Mojokerto, Jawa Timur, sebagai daerah yang dianggap representatif terhadap pelaksanaan pilkada serentak. Survei dilakukan pada tangal 12-29 Oktober 2015 di 25 kecamatan di Kabupaten Lamongan dan tanggal 14 September-14 Oktober 2015 di 18 kecamatan di kabupaten Mojokerto. Total sampel yang diambil dari kedua kabupaten itu adalah 800 responden dengan metode multistage random sampling. Hasilnya, mayoritas responden menyatakan akan siap menerima uang apabila ditawarkan oleh kandidat atau tim kampanye kandidat. "Ini adalah masalah dalam demokrasi kita," kata peneliti senior FFH Dian Permata dalam jumpa pers di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (5/11/2015). Di Mojokerto, sebanyak 68,4 persen menerima politik uang, 18,8 persen menolak, dan 12,8 persen tidak tahu/tidak menjawab. Sementara di Lamongan, sebanyak 60,5 persen menerima, 21 persen menolak, dan 18,5 persen tidak tahu/tidak menjawab. Adapun, margin of error pada survei itu adalah 4,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Panwaslu Pasif Dian juga menemukan beberapa berita surat kabar daerah di Mojokerto yang sudah memberitakan tentang praktik politik uang calon kepala daerahnya secara terang-terangan. Salah berita yang ia temukan berjudul "Kades Berubah Jadi Mesin Politik". "Ini ada di salah satu koran daerah di Mojokerto. Sudah masuk media massa," ujar dia. Namun, panitia pengawas pemilu di daerah terlihat pasif meski sudah banyak kasus politik uang ditemukan. Oleh karena itu, ia meminta agar Bawaslu dan Panwaslu harus lebih jeli dan teliti dalam memantau pelaksanaan pilkada serentak. "Banyak ditemukan pelanggaran secara nyata, tapi pertanyaannya kok oleh Bawaslu tidak ketemu. Apakah yang melaporkannya tidak ada," tutur Dian.